Stakeholder metting tersebut dibuka oleh Bupati Malang, HM Sanusi dan menghadirkan narasumber Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Dr. Soetomo, S.Sos serta dihadiri empat Kepala Desa yang menjadi desa pendampingan program Inklusi tahun 2024, yakni Desa Dengkol, Desa Srigading, Desa Sumberputih, dan Desa Wonorejo.
Dalam sambutannya Bupati Malang mengapresiasi pelaksanaan program Inklusi oleh Lakpesdam PBNU dan berharap kegiatan ini mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga mengatakan bahwa tujuan program Inklusi sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Malang.
“Tujuan program Inklusi adalah memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan didasari kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mewujudkan kesetanan gender, disability dan inklusi sosial masyarakat terpinggirkan,” ungkap Bupati Malang Sanusi.
Bupati Malang juga menyampaikan bahwa program Inklusi telah berjalan dengan baik melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat marginal. Mereka dapat berpartisipasi sekaligus mendapatkan manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik.
“Dalam hal ini, diberikan dukungan terhadap empat prioritas, yaitu akses yang lebih baik ke layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, ketahanan ekonomi dan penghidupan yang lebih baik, serta partisipasi inklusif dalam pembangunan,” terang Sanusi.
Lebih lanjut, Bupati Malang juga mengatakan bahwa terkait pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten Malang terus mengupayakan pendampingan, pembinaan, dan penyelesaian terhadap faktor-faktor yang ditenggarai berkontribusi terhadap perkawinan anak bersama seluruh stakeholder.
“Saya yakin, dengan aksi kolektif kita bersama dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, dan layanan secara efektif dan efisien, kita mampu menghapus perkawinan anak di seluruh wilayah Kabupaten Malang,” kata Bupati.
Bupati berharap melalui forum ini, seluruh Stakeholder dapat mengevaluasi secara komprehensif atas capaian program Inklusi Kabupaten Malang tahun 2024, sehingga dapat menghasilkan masukan yang dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kebijakan tahun 2025, serta menjadikannya pengalaman dan pembelajaran berharga guna mensukseskan program Inklusi kedepannya.
“Saya yakin kerja sama yang terjalin tidak hanya sebatas wujud sinergi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, akan tetapi juga menjadi langkah awal bagi kita untuk kedepannya dapat membawa manfaat positif, serta melahirkan solusi berkelanjutan dalam menunjang proses pembangunan Kabupaten Malang yang inklusif,” tutur Bupati.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Dr. Soetomo, S.Sos menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk mencari poin-poin rekomendasi dari stakeholder untuk program tahun 2025.
“Jadi program ini kan kita kasih topik outlook stakeholder meeting, karena ini program terakhir di tahun 2024. Jadi ini sebagai bentuk evaluasi bersama program yang sudah kita lakukan itu. Dan Alhamdulillah program inklusi ini sangat bagus di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Dengan forum Stakeholder Metting inilah menurutnya berbagai rekomendasi disiapkan. Seperti Kecamatan yang akan ditunjuk untuk menjalankan program Inklusi, dan mempersiapkan peraturan desa yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak.
“Forum meeting ini salah satu rekomendasinya adalah lokasi mana yang akan kita tempatkan. Kita juga menyiapkan berbagai macam instrumen, salah satunya di desa sasaran itu harus muncul peraturan desa,” terang Soetomo.
“Jadi desa itu sudah otomatis dalam peraturan itu nanti dia memutuskan bahwa anak yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, dia tidak akan mendapatkan pengesahan,” imbuhnya.
Soetomo berharap kedepan program Inklusi semakin digencarkan dan ditingkatkan dengan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan anak, seperti dengan membuat forum anak di setiap desa.
“Jadi setiap desa sasaran pendampingan itu kita fasilitasi membuat forum namanya forum anak. Outputnya adalah desa itu bisa kita branding menjadi desa ramah anak yang salah satu indikatornya adalah tidak adanya perkawinan anak,” pungkasnya.
